SELAMAT DATANG DI WEBSITE

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Natuna

Layanan Kami

Temukan layanan yang Anda butuhkan, lengkap dengan informasi dan cara pengajuannya.

Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Non Berusaha

Jangka waktu 19 hari kerja. Gratis, tidak dipungut biaya.

Selengkapnya

Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha

Diajukan lewat OSS-RBA. Jangka waktu 19 hari kerja, gratis.

Selengkapnya

Penyedotan dan Pengolahan Air Limbah Domestik

Permohonan lewat telepon. Jangka waktu 3 hari kerja, tarif sesuai ukuran septik tank.

Selengkapnya

Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Bangunan Gedung

Diproses online lewat SIMBG. Jangka waktu 28 hari kerja.

Selengkapnya

Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

Gratis dan diproses lewat SIMBG. 3 hari kerja untuk fase konstruksi, 28 hari kerja untuk bangunan eksisting.

Selengkapnya

Standar Pelayanan

Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Natuna

Diteruskan DPMPTSP via emailGratis19 hari kerja

Ringkasan layanan

Waktu, biaya, dan produk layanan.

Jangka waktu19 hari kerja

Biaya / tarifGratis, tidak dipungut biaya

Produk layananRekomendasi Forum Penataan Ruang Kegiatan Non Berusaha

Alur pelayanan

Tahapan pelayanan dari awal sampai selesai.

1

Pemohon mengajukan permohonan KKPR kegiatan non berusaha melalui mekanisme pelayanan yang berlaku dengan melengkapi data dan dokumen persyaratan.

2

DPMPTSP menerima dan meneruskan permohonan kepada Dinas PUPR melalui email untuk proses teknis tata ruang.

3

Dinas PUPR memeriksa kelengkapan administrasi dan menyiapkan dokumen untuk proses kajian.

4

Tim Teknis menelaah tata ruang dan menyusun kajian teknis berdasarkan RTRW, RDTR, data spasial, dan ketentuan pemanfaatan ruang yang berlaku.

5

Bila diperlukan, dilakukan verifikasi lapangan untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi di lapangan.

6

Dinas PUPR menyiapkan bahan rapat Forum Penataan Ruang (FPR) berdasarkan hasil kajian teknis.

7

Sekretariat FPR menyampaikan undangan dan bahan rapat kepada anggota Forum.

8

FPR melaksanakan rapat untuk membahas hasil kajian kesesuaian pemanfaatan ruang.

9

Sekretariat FPR menyusun Berita Acara berdasarkan hasil rapat Forum.

10

Dinas PUPR menyusun konsep Rekomendasi FPR berdasarkan hasil kajian dan rapat Forum.

11

Ketua FPR menandatangani Rekomendasi Forum.

12

Dinas PUPR menyampaikan Rekomendasi Forum kepada DPMPTSP melalui email untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme pelayanan yang berlaku.

13

Dinas PUPR mengarsipkan seluruh dokumen pelayanan secara fisik dan/atau digital.

Persyaratan

Siapkan persyaratan berikut sebelum mengajukan permohonan.

Informasi lengkap identitas pemohon
Koordinat lokasi (SHP dalam bentuk polygon: cpg, prj, shp, shx, dbt)
Kebutuhan luas lahan kegiatan pemanfaatan ruang
Informasi penguasaan tanah beserta bukti penguasaannya
Informasi jenis usaha (KBLI 5 digit)
Informasi bangunan eksistingInformasi rencana bangunan baruJumlah bangunan yang direncanakan
Rencana jumlah lantai bangunan
Rencana luas lantai bangunan
Dokumen prastudi kelayakan kegiatan pemanfaatan ruang
Rencana teknis bangunan dan/atau rencana induk kawasan
Rencana penggunaan air baku/air bersih
Surat keterangan berlokasi di Kawasan Industri/Kawasan Pariwisata/Kawasan Ekonomi Khusus

Informasi dan pengaduan

Informasi pelayanan dan pengaduan dapat disampaikan melalui saluran berikut.

Telepon0823-7185-4510 WhatsApp0823-7185-4510 SMS0823-7185-4510 Emaildpupr@natunakab.go.id Websitewww.dpupr.natunakab.go.id Instagramdpupr.natuna SP4N LaporSampaikan pengaduan

Standar pelayanan lainnya

Ketentuan pelaksanaan dan jaminan pelayanan.

Jumlah pelaksanaMinimal 2 orang

Kompetensi pelaksanaKompeten di bidang penataan ruang/perencanaan wilayah dan kota, geospasial, atau bidang terkait; memahami RTRW Kabupaten Natuna dan ketentuan pemanfaatan ruang; mampu memeriksa koordinat, analisis spasial, telaah kesesuaian kegiatan usaha mikro terhadap RTRW, menyusun hasil verifikasi, serta mengoperasikan sistem informasi penataan ruang/OSS

Pengawasan internalBerjenjang oleh Kepala Bidang Penataan Ruang dan Kepala Dinas PUPR melalui pengawasan melekat, pemantauan SOP dan ketepatan waktu, pemeriksaan dokumen, serta evaluasi dan tindak lanjut perbaikan

Jaminan pelayananSesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan norma waktu yang ditetapkan

Jaminan keamanan dan keselamatanKerahasiaan identitas · Bebas pungutan liar (pungli)

Evaluasi kinerja pelaksanaKepala Bidang dan Kepala Dinas

Dasar hukum

UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
PP No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Permen ATR/BPN No. 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan KKPR dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
Permen ATR/BPN No. 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang
Permen ATR/BPN No. 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang
Buku Saku Kementerian ATR/BPN (11 Agustus 2022) tentang KKPR
Perda Kabupaten Natuna No. 18 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Natuna 2021-2041
Perbup Natuna No. 82 Tahun 2024 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Sedanau 2025-2044
Keputusan Bupati Natuna No. 441 Tahun 2023 tentang Ketentuan Pemanfaatan Ruang Kabupaten Natuna

Sarana dan prasarana

Alat tulis kantor dan perlengkapan administrasiMeja, kursi, dan sarana kantorKomputer/laptop dan perangkat pengolah dataPrinter, scanner, dan perangkat administrasiJaringan internet dan sarana komunikasiSistem/aplikasi pendukung pelayanan dan pengolahan dataAplikasi pengolahan data spasial/GISData dan peta tata ruang (RTRW, RDTR, peta tematik, data spasial)Media penyimpanan dan pencadangan data digitalRuang pelayanan dan ruang kerja

Ditetapkan di Ranai pada 19 Agustus 2026

Standar Pelayanan

Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Natuna

Diajukan lewat OSS-RBAGratis19 hari kerja

Ringkasan layanan

Waktu, biaya, dan produk layanan.

Jangka waktu19 hari kerja

Biaya / tarifGratis, tidak dipungut biaya

Produk layananRekomendasi Forum Penataan Ruang Kegiatan Berusaha

Alur pelayanan

Tahapan pelayanan dari awal sampai selesai.

1

Pemohon/Pelaku Usaha mengajukan permohonan KKPR secara elektronik melalui Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) di portal (oss.go.id).

2

DPMPTSP Kabupaten Natuna menerima permohonan dan meneruskan dokumen kepada Sekretariat Forum Penataan Ruang/Tim Kajian Teknis.

3

Sekretariat FPR/Tim Kajian Teknis memvalidasi kelengkapan administrasi dokumen permohonan.

4

Setelah dokumen lengkap, dilakukan telaah tata ruang dan penyusunan kajian teknis berdasarkan RTRW, RDTR, peta tematik, analisis spasial, SHP, dan data pendukung dari Kantor Pertanahan.

5

Bila diperlukan, dilakukan verifikasi lapangan/survei lokasi.

6

Sekretariat FPR/Tim Kajian Teknis menyusun bahan rapat FPR berdasarkan hasil kajian.

7

Sekretariat FPR menyampaikan undangan rapat kepada anggota FPR Kabupaten Natuna.

8

FPR Kabupaten Natuna melaksanakan rapat pembahasan hasil kajian teknis.

9

Hasil pembahasan dituangkan dalam Berita Acara FPR.

10

Sekretariat FPR/Tim Kajian Teknis menyusun konsep Rekomendasi FPR berdasarkan hasil pembahasan dan Berita Acara.

11

Ketua FPR memeriksa dan menandatangani Rekomendasi FPR.

12

Rekomendasi FPR disampaikan kepada DPMPTSP melalui OSS-RBA untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan proses KKPR.

13

Seluruh dokumen pelayanan dicatat dan diarsipkan dalam bentuk fisik dan digital.

Persyaratan

Siapkan persyaratan berikut sebelum mengajukan permohonan.

Informasi lengkap identitas pemohon
Koordinat lokasi (SHP dalam bentuk polygon: cpg, prj, shp, shx, dbt)
Kebutuhan luas lahan kegiatan pemanfaatan ruang
Informasi penguasaan tanah beserta bukti penguasaannya
Informasi jenis usaha (KBLI 5 digit)
Informasi bangunan eksistingInformasi rencana bangunan baruJumlah bangunan yang direncanakan
Rencana jumlah lantai bangunan
Rencana luas lantai bangunan
Dokumen prastudi kelayakan kegiatan pemanfaatan ruang
Rencana teknis bangunan dan/atau rencana induk kawasan
Rencana penggunaan air baku/air bersih
Surat keterangan berlokasi di Kawasan Industri/Kawasan Pariwisata/Kawasan Ekonomi Khusus

Informasi dan pengaduan

Informasi pelayanan dan pengaduan dapat disampaikan melalui saluran berikut.

Telepon0823-7185-4510 WhatsApp0823-7185-4510 SMS0823-7185-4510 Emaildpupr@natunakab.go.id Websitewww.dpupr.natunakab.go.id Instagramdpupr.natuna SP4N LaporSampaikan pengaduan

Standar pelayanan lainnya

Ketentuan pelaksanaan dan jaminan pelayanan.

Jumlah pelaksanaMinimal 4 orang

Kompetensi pelaksanaKompeten di bidang penataan ruang/perencanaan wilayah dan kota; memahami regulasi penataan ruang, KKPR, RTRW/RDTR, dan perizinan berusaha; mampu menganalisis dokumen dan spasial, menyusun bahan/rekomendasi FPR, berkoordinasi, serta mengoperasikan sistem terkait

Pengawasan internalBerjenjang oleh Kepala Bidang Penataan Ruang dan Kepala Dinas PUPR melalui pengawasan melekat, pemantauan SOP dan ketepatan waktu, pemeriksaan dokumen, serta evaluasi dan tindak lanjut perbaikan

Jaminan pelayananSesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan norma waktu yang ditetapkan

Jaminan keamanan dan keselamatanKerahasiaan identitas · Bebas pungutan liar (pungli)

Evaluasi kinerja pelaksanaKepala Bidang dan Kepala Dinas

Dasar hukum

UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
PP No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Permen ATR/BPN No. 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan KKPR dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
Permen ATR/BPN No. 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang
Juknis ATR/BPN No. 6/Juknis-PF.01/VIII/2023 (3 Agustus 2023) tentang Pelaksanaan PKKPR untuk Kegiatan Berusaha
Buku Saku Kementerian ATR/BPN (11 Agustus 2022) tentang KKPR
Perda Kabupaten Natuna No. 18 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Natuna 2021-2041
Perbup Natuna No. 82 Tahun 2024 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Sedanau 2025-2044
Keputusan Bupati Natuna No. 441 Tahun 2023 tentang Ketentuan Pemanfaatan Ruang Kabupaten Natuna

Sarana dan prasarana

Alat tulis kantor dan perlengkapan administrasiMeja, kursi, dan sarana kantorDrone/UAV dan peralatan dokumentasi lapangan (bila diperlukan)Komputer/laptop dan perangkat pengolah dataPrinter, scanner, dan perangkat administrasiJaringan internet dan sarana komunikasiSistem/aplikasi pendukung, termasuk OSSAplikasi pengolahan data spasial/GISGPS/geodetik (bila diperlukan)Data dan peta tata ruang (RTRW, RDTR, peta tematik)Kendaraan operasional verifikasi lapangan (bila diperlukan)Lemari/rak dokumen dan arsipMedia penyimpanan dan pencadangan dataRuang pelayanan dan ruang kerjaRuang rapat Forum Penataan Ruang

Ditetapkan di Ranai pada 19 Agustus 2026

Standar Pelayanan

Penyedotan dan Pengolahan Air Limbah Domestik

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Natuna

Pelayanan Penyedotan Lumpur Tinja merupakan layanan yang diberikan kepada masyarakat untuk mengosongkan dan mengangkut lumpur tinja dari tangki septik atau instalasi pengolahan setempat guna mencegah pencemaran lingkungan dan menjaga kesehatan masyarakat. Pelayanan ini dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau pihak yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permohonan lewat telepon3 hari kerjaTarif sesuai ukuran septik tank

Ringkasan layanan

Waktu, biaya, dan produk layanan.

Jangka waktu3 hari kerja

Biaya / tarifSesuai ukuran septik tank (lihat tarif di bawah)

Produk layananPenyedotan Lumpur Tinja

Alur pelayanan

Tahapan pelayanan dari awal sampai selesai.

1

Pusat Layanan menerima permohonan lewat telepon (call center), lalu mencatat dan mendata identitas pemohon penyedotan tangki septik.

2

Kepala UPT memeriksa berkas dan kelengkapan administrasi permintaan penyedotan.

3

Sub Bagian TU memverifikasi lokasi pemohon dan menyiapkan Surat Perintah Kerja untuk survei lapangan.

4

Sub Bagian TU menerbitkan surat perintah kerja survei lapangan ke lokasi pemohon.

5

Pelaksana penyedot melakukan survei kelayakan penyedotan tangki septik di lokasi pemohon.

6

Pelaksana penyedot membuat laporan kelayakan hasil survei lapangan.

7

Sub Bagian TU memeriksa dan mengklarifikasi laporan kelayakan hasil survei.

8

Jika layanan tidak dapat dipenuhi, Kepala UPT menyampaikannya kepada pemohon disertai alasan dan penjelasan.

9

Sub Bagian TU menyiapkan Surat Perintah Kerja Penyedotan beserta kelengkapan administrasi pembayaran retribusi.

Persyaratan

Siapkan persyaratan berikut sebelum mengajukan permohonan.

Surat permohonan

Tarif layanan

Tarif mengikuti ukuran septik tank.

Septik tank ukuran 0 m³ s/d 2 m³Rp 150.000

Septik tank ukuran 2 m³ s/d 4 m³Rp 200.000

Septik tank ukuran 4 m³ s/d 6 m³Rp 300.000

Septik tank ukuran 6 m³ s/d 8 m³Rp 400.000

Septik tank ukuran 8 m³ s/d 10 m³Rp 600.000

Informasi dan pengaduan

Penanggung jawab pelayanan: Marlisa, ST. Informasi pelayanan dan pengaduan dapat disampaikan melalui saluran berikut.

Telepon0853-6513-2229 WhatsApp0853-6513-2229 SMS0853-6513-2229 Emaildpupr@natunakab.go.id Websitewww.dpupr.natunakab.go.id Instagramdpupr.natuna SP4N LaporSampaikan pengaduan

Standar pelayanan lainnya

Ketentuan pelaksanaan dan jaminan pelayanan.

Jumlah pelaksanaMaksimal 3 orang

Kompetensi pelaksanaStaf pelaksana dan pejabat fungsional yang memahami regulasi tentang penyedotan lumpur tinja

Pengawasan internalBerjenjang mulai dari Kepala UPT, Kepala Bidang sampai Kepala Dinas

Jaminan pelayananSesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan norma waktu yang ditetapkan

Jaminan keamanan dan keselamatanKerahasiaan identitas · Bebas pungutan liar (pungli) · Pelayanan tepat waktu

Evaluasi kinerja pelaksanaKepala UPT dan Kepala Dinas

Dasar hukum

UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah
PP No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009
PP No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Perda Kabupaten Natuna No. 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik
Perda Kabupaten Natuna No. 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Perbup No. 8 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah

Sarana dan prasarana

Mobil tangkiBak penampungPeralatan K3Alat tulis kantor dan sarana kantor lainnyaRuang layanan dan ruang tungguJaringan internetLemari penyimpanan

Ditetapkan di Ranai pada 19 Agustus 2026

Standar Pelayanan

Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Natuna

Layanan perizinan yang diberikan kepada pemohon untuk memperoleh persetujuan pembangunan, perubahan, perluasan, pengurangan, dan/atau perawatan bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. PBG menggantikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG).

Pengganti IMBOnline lewat SIMBG28 hari kerja

Ringkasan layanan

Waktu, biaya, dan produk layanan.

Jangka waktu28 hari kerja

Biaya / tarifSesuai tarif retribusi pada Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Produk layananSurat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis (SPPST)

Alur pelayanan

Tahapan pelayanan dari awal sampai selesai.

1

Pemohon mengakses portal SIMBG di (simbg.pu.go.id) dan membuat akun.

2

Pemohon menyiapkan dan mengunggah dokumen persyaratan melalui SIMBG.

3

Kepala Dinas Teknis menugaskan Sekretariat melalui Operator untuk memverifikasi dokumen permohonan.

4

Kepala Dinas Teknis menugaskan Pengawas mempelajari dokumen dan menugaskan Tim Profesi Ahli (TPA) menilai dokumen teknis.

5

Sekretariat melalui Pengawas memberikan jadwal konsultasi dokumen teknis kepada Pemohon, yang dapat diunggah pada akun Pemohon.

6

Sekretariat melalui Pengawas, Operator, dan TPA mengadakan rapat konsultasi untuk memeriksa kesesuaian dokumen teknis dengan standar teknis bangunan gedung.

7

Berita Acara hasil rapat konsultasi diunggah Pengawas ke SIMBG dan dapat diunduh Pemohon melalui akunnya.

8

Jika disimpulkan dapat diterbitkan Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis, Sekretariat melalui Pengawas menghitung dan menetapkan nilai retribusi.

9

Kepala Dinas Teknis memvalidasi untuk menerbitkan Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis.

10

Pemohon terhubung dengan Operator DPMPTSP untuk membayar retribusi.

11

Pemohon mengambil PBG yang telah terbit di loket pelayanan DPMPTSP.

Persyaratan

Siapkan persyaratan berikut sebelum mengajukan permohonan.

Data pemohon atau pemilik
Data tanah
Data umum bangunan gedung
Dokumen rencana teknis
Data teknis tanahData teknis arsitekturData teknis strukturData teknis mekanikal, elektrikal, dan plumbing (MEP)

Dokumen rencana teknis diajukan Pemohon sebelum pelaksanaan konstruksi.

Seluruh proses dari pendaftaran hingga penerbitan PBG dilakukan online melalui SIMBG milik Kementerian PUPR, untuk keseragaman pelayanan dan standarisasi penerapan teknis di seluruh Indonesia.

Informasi dan pengaduan

Informasi pelayanan dan pengaduan dapat disampaikan melalui saluran berikut.

Telepon0851-7989-5775 WhatsApp0851-7989-5775 SMS0851-7989-5775 Emaildpupr@natunakab.go.id Websitewww.dpupr.natunakab.go.id Instagramdpupr.natuna SP4N LaporSampaikan pengaduan

Standar pelayanan lainnya

Ketentuan pelaksanaan dan jaminan pelayanan.

Jumlah pelaksanaMinimal 5 orang: operator, pengawas, dan Tim Profesi Ahli (TPA) Kabupaten Natuna

Kompetensi pelaksanaStaf pelaksana dan pejabat fungsional yang memahami regulasi tentang Persetujuan Bangunan Gedung

Pengawasan internalBerjenjang mulai dari Kepala Bidang sampai Kepala Dinas

Jaminan pelayananSesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan norma waktu yang ditetapkan

Jaminan keamanan dan keselamatanKerahasiaan identitas · Bebas pungutan liar (pungli) · Pelayanan tepat waktu

Evaluasi kinerja pelaksanaKepala Bidang dan Kepala Dinas, serta Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Dasar hukum

UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022)
PP No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
Perda Kabupaten Natuna No. 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Sarana dan prasarana

Komputer dengan printer dan scannerAlat tulis kantor dan sarana kantor lainnyaRuang layanan dan ruang tungguJaringan internetLemari penyimpanan

Ditetapkan di Ranai pada 19 Agustus 2026

Standar Pelayanan

Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Natuna

Layanan perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk memastikan bahwa bangunan telah memenuhi persyaratan laik fungsi sebelum dimanfaatkan. SLF diterbitkan sebagai bukti bahwa bangunan gedung telah memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya gratisOnline lewat SIMBG3 sampai 28 hari kerja

Ringkasan layanan

Waktu, biaya, dan produk layanan.

Jangka waktu3 hari kerja (fase konstruksi); 28 hari kerja (bangunan eksisting yang belum memiliki PBG)

Biaya / tarifGratis

Produk layananPenerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

Alur pelayanan

Tahapan pelayanan dari awal sampai selesai.

Bangunan gedung eksisting yang belum memiliki PBG

1

Pemohon mengakses portal SIMBG di (simbg.pu.go.id) dan membuat akun.

2

Pemohon menyiapkan dan mengunggah dokumen persyaratan melalui SIMBG.

3

Kepala Dinas Teknis menugaskan Sekretariat melalui Operator untuk memverifikasi dokumen permohonan.

4

Kepala Dinas Teknis menugaskan Pengawas mempelajari dokumen dan menugaskan Tim Penilai Teknis (TPT) memeriksa kesesuaian dokumen yang diunggah dengan bangunan terbangun.

5

Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara, diunggah Pengawas ke SIMBG, dan dapat diunduh Pemohon.

6

Jika dokumen sesuai dan benar, Sekretariat melalui Pengawas menghitung nilai retribusi PBG.

7

Kepala Dinas Teknis memvalidasi untuk menerbitkan Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis.

8

Pemohon terhubung dengan Operator DPMPTSP untuk membayar retribusi, lalu mengambil PBG dan SLF yang telah terbit di loket pelayanan DPMPTSP.

Bangunan gedung fase konstruksi

1

Sebagai tahap lanjutan penerbitan PBG, Sekretariat melalui Pengawas menugaskan Penilik Bangunan Gedung.

2

Pemohon wajib menyampaikan jadwal mulai konstruksi pada SIMBG melalui akun terdaftar.

3

Penilik menginspeksi setiap tahap konstruksi: struktur bawah, struktur atas, arsitektur dan MEP, serta pengujian (testing and commissioning).

4

Penilik mengunggah laporan penilikan berupa Berita Acara Penilikan pada setiap tahap konstruksi.

5

Pemohon mengunggah as-built drawing, Surat Pernyataan Kelaikan Fungsi dari penyedia jasa pengawasan konstruksi, dan Surat Pernyataan Pemilik bahwa bangunan gedung laik fungsi.

6

Kepala Dinas menerbitkan Sertifikat Laik Fungsi.

7

Dokumen SLF dapat dicetak dan diambil Pemohon melalui DPMPTSP.

Untuk bangunan eksisting yang belum memiliki PBG, SLF diterbitkan bersamaan dengan PBG sesuai ketentuan SIMBG, mutatis mutandis dengan penerbitan PBG.

Persyaratan

Siapkan persyaratan berikut sebelum mengajukan permohonan.

Data pemohon atau pemilik
Data tanah
Dokumen data umum bangunan gedung
Dokumen PBG dan/atau rencana teknis
Dokumen pelaksanaan konstruksi atau gambar terbangun (as-built drawing)

Jika belum memiliki PBG, dokumen PBG dapat diganti dengan dokumen rencana teknis atau gambar terbangun (as-built drawing).

Dokumen pelaksanaan konstruksi atau as-built drawing meliputi data teknis arsitektur, data teknis struktur, dan data teknis gedung eksisting.

Seluruh proses dari pendaftaran hingga penerbitan SLF dilakukan online melalui SIMBG milik Kementerian PUPR.

Informasi dan pengaduan

Informasi pelayanan dan pengaduan dapat disampaikan melalui saluran berikut.

Telepon0851-7989-5775 WhatsApp0851-7989-5775 SMS0851-7989-5775 Emaildpupr@natunakab.go.id Websitewww.dpupr.natunakab.go.id Instagramdpupr.natuna SP4N LaporSampaikan pengaduan

Standar pelayanan lainnya

Ketentuan pelaksanaan dan jaminan pelayanan.

Jumlah pelaksanaMinimal 5 orang: operator, pengawas, dan tim teknis dinas

Kompetensi pelaksanaStaf pelaksana dan pejabat fungsional yang memahami regulasi tentang Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi

Pengawasan internalBerjenjang mulai dari Kepala Bidang sampai Kepala Dinas

Jaminan pelayananSesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan norma waktu yang ditetapkan

Jaminan keamanan dan keselamatanKerahasiaan identitas · Bebas pungutan liar (pungli) · Pelayanan tepat waktu

Evaluasi kinerja pelaksanaKepala Bidang dan Kepala Dinas, serta Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Dasar hukum

Permen PUPR No. 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
Permen PUPR No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permen PUPR No. 27/PRT/M/2018
Perda Kabupaten Natuna No. 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Sarana dan prasarana

Komputer dengan printer dan scannerAlat tulis kantor dan sarana kantor lainnyaRuang layanan dan ruang tungguJaringan internetLemari penyimpanan

Ditetapkan di Ranai pada 19 Agustus 2026

Persiapan Penilaian Pelayanan Publik Ombudsman RI Tahun 2026

Sep 8, 2026

Ranai, 8 September 2026 Dinas PUPR Kabupaten Natuna bersama Bagian Organisasi Setda Kabupaten Natuna dan sejumlah OPD yang menjadi lokus penilaian tahun 2026 melaksanakan rapat persiapan menghadapi penilaian pelayanan publik oleh Ombudsman Republik Indonesia. Kegiatan...

Persiapan Penilaian Pelayanan Publik Ombudsman RI Tahun 2026

Sep 8, 2026

Ranai, 8 September 2026 Dinas PUPR Kabupaten Natuna bersama Bagian Organisasi Setda Kabupaten Natuna dan sejumlah OPD yang menjadi lokus penilaian tahun 2026 melaksanakan rapat persiapan menghadapi penilaian pelayanan publik oleh Ombudsman Republik Indonesia. Kegiatan...

Rapat Forum Konsultasi Publik Dinas PUPR Kabupaten dalam Persiapan Penilaian Ombudsman 2026

Aug 20, 2026

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kab. Natuna mengadakan Rapat Forum Konsultasi Publik (FKP) pada Rabu, 19 Agustus 2026.Rapat FKP yang berlangsung di Ruang Rapat Dinas PUPR dipimpin langsung oleh Kepala Dinas PUPR Natuna, H. Agus Supardi, dan...

Kabupaten Natuna Siap Untuk Menerima dan Dilaksanakannya Pembangunan Sekolah Rakyat

Aug 14, 2026

Untuk mendukung Asta Cita Presiden RI, Bupati Natuna, mengutus Kadis PUPR ke Kementrian Sosial dalam rangka Menghadiri Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Dalam Rapat Koordinasi tersebut dilaksanakan Desk membahas RC pembangunan Sekolah Rakyat. Pemerintah...

Uji Pengoperasian Sistem Pompa Embung Sebayar Berhasil, Siap Dukung Pasokan Air Baku Natuna

Jul 18, 2026

Natuna, 18 Juli 2026 – SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Kepulauan Riau Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera IV Batam bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Natuna Batam dan Perumda Air Minum Tirta Nusa Kabupaten Natuna melaksanakan...

Berita Terbaru

Inovasi

BINA MARGA

SUMBER DAYA AIR

PENATAAN RUANG

SEKRETARIAT

CIPTA KARYA

Layanan Kami

Temukan layanan yang Anda butuhkan, lengkap dengan informasi dan cara pengajuannya.